Partai Seks Memboikot Bali

Aksi boikot Bali


Infonewz2 - Sejumlah warga Australia menentang keputusan Pemerintah Indonesia mengeksekusi duo bandar narkoba Andrew Chan dan 'Myuran Sukumaran. Salah satu caranya, dengan 'menghukum' Bali.

Partai Seks Australia jadi salah satu pemicu. Ketuanya Fiona Patten meminta warga Negeri Kanguru untuk bergabung dalam gerakan boikot Bali. Tujuannya, untuk 'menyadarkan Indonesia' bahwa ganjaran atas eksekusi warga Australia bisa berakibat pada perekonomian Nusantara selama beberapa dekade.

"Kami meminta seluruh warga Australia yang mungkin merencanakan liburan atau mengunjungi Bali, atau di manapun di seluruh Indonesia, untuk memilih destinasi liburan tropis yang lain," kata Patten, seperti dimuat situs Sydney Morning Herald, 10 Februari 2015.

Ia pun memulai kampanye di media sosial dengan hashtag atau tagar #BoycottBali.



Meski terdengar seperti main-main, The Australian Sex Party atau Partai Seks Australia nyata adanya. Didirikan pada 2008 di Melbourne, partai politik ersebut dibuat sebagai respons keputusan pemerintah yang mewajibkan filter di internet.

Partai itu juga mengklaim sebagai respons politik atas kebutuhan seksual warga Australia, di tengah para politikus 'sok bermoral yang memasang wajah sopan'.

Tak hanya jadi 'panggung' bagi parpol yang diketuai petinggi Asosiasi Industri Hiburan Khusus Orang Dewasa Australia (Eros) itu, eksekusi Bali Nine juga bikin penyanyi sekaligus penulis lagu David Franciosa ambil tindakan.

Ia membatalkan dua jadwal pertunjukannya di Bali. "Bagaimana bisa aku mengunjungi negara yang segera membunuh warga negara Australia?," kata dia. "Tak hanya berlibur. Orang-orang juga harus mempertimbangkan kembali melakukan bisnis dengan negara itu (Indonesia)."





Pendapat seperti itu diamini Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang menyuarakan hal senada.

"Saya pikir orang Australia akan menunjukkan ketidaksetujuan mereka, dengan membuat keputusan tentang ke mana mereka ingin berlibur," kata dia, 13 Februari 2015.



Sejauh ini, boikot baru sebatas imbauan. Atase Pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Laura Kemp mengatakan, sejauh ini, pemerintahan di Canberra belum mengeluarkan perubahan peringatan perjalanan terhadap warga Australia yang ingin bepergian ke Indonesia.

Sementara, seperti dikabarkan ABC News, pada laman Indonesia di situs Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang memuat soal peringatan bepergian ke sejumlah negara, berdasarkan peringatan perjalanan terakhir yang diperbarui pada tanggal 5 Januari 2015, selain Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat, Pemerintah Australia hanya meminta warganya untuk berhati-hati jika pergi ke Indonesia.

Terhadap 4 provinsi itu, pemerintahan Tony Abbott meminta warganya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan itu.

Larangan bepergian resmi dikeluarkan Pemerintah Australia terhadap 12 negara, termasuk di antaranya Irak, Suriah, Afghanistan, Yaman, dan sejumlah negara Afrika